Kategori Regulasi: Administrasi dan Layanan

1.  
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
    
02-01-2024
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
2.  
  • Keputusan Menteri Agama No 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H dan Penggunaan Nilai Manfaat
    
10-04-2023
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
3.  
  • Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
    
06-04-2023
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
4.  
  • Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
    
31-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
5.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji
    
20-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
6.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M
    
21-02-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
7.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2020 tentang Tim Rekrutmen Dewan Hakim Pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVII Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat
    
10-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
8.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 253 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M
    
13-03-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
9.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 392 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1441 H/ 2020 M
    
09-04-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
10.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2020 tentang Penetapan Bandara Embarkasi haji antara Tahun 1441 H/2020 M
    
09-04-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
11.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 400 Tahun 2020 tentang Penetapan 1 Ramadan 1441 H
    
23-04-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
12.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pelaksana Kerja Sama Antara Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab Bidang Urusan Agama Islam dan Wakaf
    
21-01-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
13.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
    
03-02-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
14.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2020 tentang Panitia, Narasumber, dan Moderator Penyelenggaraan Kegiatan Doa Kebangsaan dan kemanusiaan di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020
    
09-05-2020
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
15.  
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    
17-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
16.  
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    
04-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
17.  
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
    
16-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
18.  
  • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
    
02-10-2019
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
19.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
    
04-01-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
20.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
    
18-05-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
21.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
    
26-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
22.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
    
26-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
23.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
    
17-04-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
24.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019
    
25-06-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
25.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    
16-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
26.  
  • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
    
16-03-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
27.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah
    
25-06-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
28.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama
    
11-07-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
29.  
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018
    
23-08-2018
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
30.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 08.05/Sj/B.V/4/Kp.02.3/1/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri di LIngkungan Kementerian Agama
    
12-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
31.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    
13-02-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
32.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
    
09-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
33.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
    
06-02-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
34.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
    
30-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
35.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cuti Bersama Tahun 2017
    
15-06-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
36.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
    
12-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
37.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
    
24-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
38.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
    
06-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
39.  
  • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
    
04-01-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
40.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan
    
27-03-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
41.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VIII/2/HM.00/1558/2017 tentang Kebijakan Penggunaan Jaringan Internet dan Intranet di Lingkungan Kementerian Agama
    
20-02-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
42.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
    
16-06-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
43.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
    
12-07-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
44.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi
    
06-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
45.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
    
16-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
46.  
  • Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan
    
06-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
47.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
    
04-08-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
48.  
  • Keputusan Menteri Agama No. 582 Tahun 2017 Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 447 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019
    
14-07-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
49.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kementerian Agama
    
29-03-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
50.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi
    
22-11-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
51.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    
20-11-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
52.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pemutihan Tugas Atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
    
08-05-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
53.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
    
08-08-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
54.  
  • KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 949 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA KEMENTERIAN AGAMA
    
07-11-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
55.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
    
23-08-2017
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
56.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama
    
25-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
57.  
  • Surat Edaran Inpektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 005 Tahun 2016 tentang Digitalisasi Dokumen dan Entri Data ke dalam Aplikasi e-MPA di Lingkungan Kementerian Agama
    
29-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
58.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Departemen Agama
    
29-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
59.  
  • keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 721 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Organisasi Pusat Pengembangan Madrasah
    
05-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
60.  
  • Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah
    
22-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
61.  
  • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
    
17-06-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
62.  
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pada Kementerian Agama
    
06-09-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
63.  
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
    
01-08-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
64.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama
    
23-12-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
65.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/4063/2016 tentang Pemanfaatan Piranti Teknologi Informasi dan Sistem Aplikasi pada Kementerian Agama
    
30-05-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
66.  
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
    
25-05-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
67.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
19-07-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
68.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
19-07-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
69.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
    
15-06-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
70.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
    
28-03-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
71.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/KP.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas Atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
    
07-10-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
72.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.III/1/HK.00.7/663/2016 tentang Pelaksanaan Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2016
    
25-01-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
73.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.IV/159/2016 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemenag
    
22-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
74.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VI/HK.00.7/876/2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama
    
10-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
75.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6701/SJ/DJ.I/KP.07.6/09/2016 tentang Percepatan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (Inpassing) Bagi Guru Madrasah Yang Telah Diverifikasi Inspektorat Jenderal
    
19-09-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
76.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
    
30-12-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
77.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Berokrasi Kementrian Agama tahun 2016
    
30-03-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
78.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama
    
01-12-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
79.  
  • PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN ORANG ASING DI BIDANG AGAMA
    
13-06-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
80.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
    
11-02-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
81.  
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 /PB/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
    
29-07-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
82.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
    
25-11-2016
 
Diubah
 
Profil Produk Hukum
 
83.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
    
15-04-2016
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
84.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
    
21-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
85.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
    
21-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
86.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    
21-01-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
87.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan
    
03-06-2015
 
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
 
Profil Produk Hukum
 
88.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
    
17-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
89.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
01-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
90.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama
    
01-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
91.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
    
12-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
92.  
  • Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 011 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Wistleblowing pada Kementerian Agama
    
31-08-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
93.  
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
    
06-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
94.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2o15 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama
    
27-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
95.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
    
28-12-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
96.  
  • Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
    
15-07-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
97.  
  • Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
    
15-07-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
98.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 365 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin
    
17-11-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
99.  
  • Surat Edaran Nomor SJ/b.VIII/1/HM.00/1306/2015 tentang Pelaksanaan Penyusunan Bahan Publikasi Tingkat Provinsi
    
11-02-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
100.  
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    
18-02-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
101.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
    
12-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
102.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
30-11-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
103.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
    
22-06-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
104.  
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019
    
18-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
105.  
  • PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA
    
27-05-2015
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
106.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    
02-05-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
107.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
    
02-05-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
108.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi
    
13-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
109.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013
    
07-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
110.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
    
24-04-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
111.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    
01-09-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
112.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    
02-05-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
113.  
  • Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
    
17-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
114.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja
    
27-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
115.  
  • Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama
    
04-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
116.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
    
15-01-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
117.  
  • Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
    
17-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
118.  
  • Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara
    
04-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
119.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2014 Penetapan Kode Pengenal Kantor Bayar Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipit Dan Janda/Dudanya, Serta Pensiun Orang Tua Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami Atau Anak
    
19-09-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
120.  
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
    
29-08-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
121.  
  • Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
    
09-12-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
122.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    
20-11-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
123.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
17-10-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
124.  
  • Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Salafiyah
    
01-01-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
125.  
  • Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2014
    
01-04-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
126.  
  • Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Miskin Tahun 2014
    
01-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
127.  
  • Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Madrasah Aliyah TAhun 2014
    
01-01-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
128.  
  • Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
    
28-03-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
129.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.IV/2/OT.00/296/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama
    
04-02-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
130.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Tugas Dan Fungsi Unit Data Dan Informasi Di Kementerian Dan Lembaga Untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan
    
29-09-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
131.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014
    
01-07-2014
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
132.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
    
04-02-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
133.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
    
19-03-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
134.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
    
06-12-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
135.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pimpinan Satuan Kerja Untuk Atas Nama Menteri Agama Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
    
07-05-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
136.  
  • Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/4044/2013 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
    
24-07-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
137.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pegelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
    
01-05-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
138.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
29-11-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
139.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
    
18-04-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
140.  
  • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren
    
02-01-2013
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
141.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
    
27-02-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
142.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
    
20-03-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
143.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
    
07-06-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
144.  
  • Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian agama
    
16-08-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
145.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
    
30-10-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
146.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013
    
30-11-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
147.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama
    
08-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
148.  
  • Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Agama
    
26-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
149.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
    
28-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
150.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
 
    
27-12-2012
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
 
151.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, Dan Akronim Instansi Pemerintah
    
28-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
152.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
    
27-12-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
153.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
    
19-06-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
154.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan DInas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian AGama
    
13-03-2012
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
155.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
24-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
156.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
157.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Ref Ormasi Birokrasi Kementerianí Lembaga
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
158.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
159.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Perubahan
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
160.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
161.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
162.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pellaksanaan Quick Wins
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
163.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
164.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga
    
25-02-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
165.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
    
03-05-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
166.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
    
05-05-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
167.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama
    
06-06-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
168.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
    
12-08-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
169.  
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Dan Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
    
11-11-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
170.  
  • Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemantapan Pelaksanaan Pelayanan di Lingkungan Kementerian Agama
    
16-12-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
171.  
  • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Agama
    
16-12-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
172.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan
    
06-12-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
173.  
  • Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
    
07-10-2011
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
174.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
    
04-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
175.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah
    
12-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
176.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    
22-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
177.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
    
22-02-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
178.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan File Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agama
    
17-03-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
179.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama
    
23-04-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
180.  
  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/Kmk.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan
    
03-05-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
181.  
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
    
06-05-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
182.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
    
01-06-2010
 
Habis masa berlakunya
 
Profil Produk Hukum
 
183.  
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
    
09-07-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
184.  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    
23-08-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
185.  
  • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
    
10-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
186.  
  • Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
    
14-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
187.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
    
21-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
188.  
  • Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasibirokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
    
22-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
189.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014
    
30-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
190.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 
    
31-12-2010
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
 
191.  
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
    
21-12-2010
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
192.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usualan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
    
07-04-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
193.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
    
07-04-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
194.  
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
    
18-07-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
195.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
    
03-09-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
196.  
  • Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
    
16-12-2009
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
197.  
  • Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
    
27-04-2008
 
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
 
Profil Produk Hukum
 
198.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
    
10-07-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
199.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/011/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
    
26-11-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
200.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
    
26-11-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
201.  
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
 
    
31-12-2008
 
Dicabut
 
Dicabut
 
Profil Produk Hukum
 
202.  
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi Dan Air
    
05-05-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum
 
203.  
  • Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
    
09-01-2008
 
Berlaku
 
Profil Produk Hukum