Kategori Regulasi: Lain-Lain
1. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 | |||||||||||||||||||||||||
2. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 11-01-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing 17-03-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang tandar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 16-05-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan 06-05-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
6. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota 16-05-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi 06-05-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
8. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 27-03-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
9. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah 16-06-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 16-05-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti Melalui Penyesuaian/Inpassing 22-06-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
12. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan 27-03-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah 13-12-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
14. |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 01-08-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
15. | Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015 - 2019 | |||||||||||||||||||||||||
16. |
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya 18-11-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
17. |
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 28-03-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah 18-09-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 09-12-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
20. |
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum 06-02-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
21. |
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Untuk Pendidikan Kedokteran 10-01-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren 02-01-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
23. | Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
24. |
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender 15-10-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia 15-10-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
26. |
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:Kep.07/ Ikpk/02/ 2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 18-02-2005
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
27. |
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 332/Kpts/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Departemen 21-08-2002
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
28. |
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 13-11-1998
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
29. |
Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaan dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951 20-06-1951
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
30. |
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951 20-06-1951
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |