Kategori Regulasi: Undang-Undang
1. |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 02-01-2024
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
2. | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren | |||||||||||||||||||||||||
3. |
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 04-10-2019
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 17-10-2019
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
5. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | |||||||||||||||||||||||||
6. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan | |||||||||||||||||||||||||
7. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang 23-08-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
8. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 12-01-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
9. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan | |||||||||||||||||||||||||
10. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 20-11-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 15-04-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
12. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 18-11-2016
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 25-11-2016
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
14. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 25-11-2015
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
15. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta | |||||||||||||||||||||||||
16. |
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 17-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
17. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara | |||||||||||||||||||||||||
18. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 14-10-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
19. | UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL | |||||||||||||||||||||||||
20. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan | |||||||||||||||||||||||||
21. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 18-06-2013
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 14-11-2013
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
23. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran | |||||||||||||||||||||||||
24. |
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 16-11-2012
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
25. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | |||||||||||||||||||||||||
26. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 31-03-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
27. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 14-01-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
28. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 24-11-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
29. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan 12-08-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
30. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian | |||||||||||||||||||||||||
31. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik | |||||||||||||||||||||||||
32. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 22-10-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 25-05-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
34. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | |||||||||||||||||||||||||
35. |
UndangUdang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 29-10-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
36. | Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||
37. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 28-10-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
38. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara | |||||||||||||||||||||||||
39. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | |||||||||||||||||||||||||
40. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | |||||||||||||||||||||||||
41. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara | |||||||||||||||||||||||||
42. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan | |||||||||||||||||||||||||
43. |
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 17-07-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
44. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 | |||||||||||||||||||||||||
45. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen | |||||||||||||||||||||||||
46. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan 22-06-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
47. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | |||||||||||||||||||||||||
48. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomorr 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 06-10-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
49. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||||||||||||
50. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 19-07-2004
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
51. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | |||||||||||||||||||||||||
52. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | |||||||||||||||||||||||||
53. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | |||||||||||||||||||||||||
54. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | |||||||||||||||||||||||||
55. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 27-12-2002
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
56. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 21-11-2001
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
57. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan | |||||||||||||||||||||||||
58. |
Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 02-08-2000
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
59. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 16-08-1999
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
60. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
61. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme 19-05-1999
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
62. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUdang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 30-09-1999
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
63. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak | |||||||||||||||||||||||||
64. |
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 09-11-1994
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
65. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
66. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional | |||||||||||||||||||||||||
67. |
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 31-12-1983
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
68. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan | |||||||||||||||||||||||||
69. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 05-04-1976
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
70. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | |||||||||||||||||||||||||
71. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan | |||||||||||||||||||||||||
72. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | |||||||||||||||||||||||||
73. |
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 29-03-1971
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
74. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang 05-07-1969
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
75. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization | |||||||||||||||||||||||||
76. |
Undang-Undang (UU) Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi 04-12-1961
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
77. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia 29-07-1958
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
78. |
Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir 12-11-1957
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
79. |
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957 Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India 12-11-1957
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
80. |
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas 11-07-1955
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
81. |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah untuk Seluruh Indonesia 12-03-1954
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
82. |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan YAng Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat 02-02-1950
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
83. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah 02-04-1950
Dicabut
}
elseif($status=="Diubah"){?>
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
84. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara Republik Indonesia 27-02-1947
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
85. | Penetapan Pemerintah 1946 Nomor 3 tentang ujian Sekolah Lanjutan | |||||||||||||||||||||||||
86. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1946 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 10 29-11-1946
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
87. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara 10-04-1946
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |