Kategori Regulasi: Peraturan Menteri Keuangan
| 1. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama 16-07-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama 16-07-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK. 05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Pada Kementerian Agama 16-07-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK. 05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK. 05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama Dengan 09-01-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK. 05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Mataram pada Kementerian Agama Dengan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas Dan Investasi Badan Layanan Umum 30-07-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2018 Tentang Pengelolaan Kas Dan Investasi Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 /Pmk.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 03-07-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 /Pmk.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah 28-06-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 18-05-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum 03-05-2018
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 31-01-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 13-02-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan 07-02-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 14-06-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan 02-06-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama 05-07-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 05-07-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018
|
|||||||||||||||||||||||||
| 17. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti 05-07-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti
|
|||||||||||||||||||||||||
| 18. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK .05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga 19-06-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK .05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 19. |
Peraturan menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 02-08-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
|
|||||||||||||||||||||||||
| 20. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK. 05/2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama 21-11-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK. 05/2017 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 21. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.05/2016 Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat 29-01-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.05/2016 Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat
|
|||||||||||||||||||||||||
| 22. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK. 02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 29-01-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK. 02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016
|
|||||||||||||||||||||||||
| 23. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/Pmk.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan 26-01-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/Pmk.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 24. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 /PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 01-02-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 /PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 25. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/pmk.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bers Umber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 29-01-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/pmk.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bers Umber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 26. |
Peraturan menter! Keuangan republik indonesia nomor 100/PMK.05/2016 tentang pedoman umum penyusunan tarif layanan badan layanan umum 21-06-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan menter! Keuangan republik indonesia nomor 100/PMK.05/2016 tentang pedoman umum penyusunan tarif layanan badan layanan umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 27. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah 24-11-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
|
|||||||||||||||||||||||||
| 28. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama 30-12-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 29. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama 16-02-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 30. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama 22-03-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 31. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK. 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 02-03-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK. 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
|
|||||||||||||||||||||||||
| 32. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 30-12-2016
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
|
|||||||||||||||||||||||||
| 33. |
Peraturan menter! Keuangan republik Indonesia Nomor 254 /pmk.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga 31-12-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan menter! Keuangan republik Indonesia Nomor 254 /pmk.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 34. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama 08-06-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 35. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/pmk.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 19-03-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/pmk.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
|
|||||||||||||||||||||||||
| 36. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.os/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabayapada Kementerian Agama 27-03-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.os/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabayapada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 37. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama 14-04-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 38. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama 22-04-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 39. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga 03-09-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 40. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 24-08-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
|
|||||||||||||||||||||||||
| 41. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri 24-04-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri
|
|||||||||||||||||||||||||
| 42. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum 02-12-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 43. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan clan Penyampaian Laporan Keuangan Benclahara Umum Negara 01-12-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan clan Penyampaian Laporan Keuangan Benclahara Umum Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 44. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama 07-07-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 45. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama 22-12-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 46. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 13-01-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
|
|||||||||||||||||||||||||
| 47. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara 30-04-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 48. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 221/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum IAIN Raden Fatah Palembang Pada Kementerian Agama 09-12-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 221/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum IAIN Raden Fatah Palembang Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 49. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/Pmk.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat 31-12-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/Pmk.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
|
|||||||||||||||||||||||||
| 50. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama. 28-08-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 51. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 17-03-2014
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
|
|||||||||||||||||||||||||
| 52. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.O2/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 03-04-2013
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.O2/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
|
|||||||||||||||||||||||||
| 53. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.05/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama 15-04-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.05/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 54. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 28-06-2013
Diubah
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 55. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama 01-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 56. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.02/2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran 21-11-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.02/2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
|
|||||||||||||||||||||||||
| 57. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 29-11-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
|
|||||||||||||||||||||||||
| 58. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 17-12-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 59. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pmk.05/2013 Tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara 04-01-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pmk.05/2013 Tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 60. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/Pmk.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 03-04-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/Pmk.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 61. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 15-11-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 62. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/Pmk.06/2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain 27-08-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/Pmk.06/2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain
|
|||||||||||||||||||||||||
| 63. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat 02-01-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
|
|||||||||||||||||||||||||
| 64. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 31-12-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
|
|||||||||||||||||||||||||
| 65. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat 30-12-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
|
|||||||||||||||||||||||||
| 66. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 /Pmk.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar 31-12-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 /Pmk.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
|
|||||||||||||||||||||||||
| 67. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan 18-04-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 68. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan 07-01-2013
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 69. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pmk.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Kementerian Agama 13-01-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pmk.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 70. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 09-03-2012
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
|
|||||||||||||||||||||||||
| 71. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Pmk.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama 12-03-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Pmk.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 72. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama 12-03-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 73. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga 01-06-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 74. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 12-06-2012
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013
|
|||||||||||||||||||||||||
| 75. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/Pmk.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 15-06-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/Pmk.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 76. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap 03-07-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
|
|||||||||||||||||||||||||
| 77. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 19-10-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
|
|||||||||||||||||||||||||
| 78. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah 12-11-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
|
|||||||||||||||||||||||||
| 79. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 29-11-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 80. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/Pmk.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agamaislam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama 03-04-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/Pmk.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agamaislam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 81. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.05/2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama 01-02-2012
Dicabut
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.05/2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 82. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara 27-12-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 83. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /Pmk.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 23-02-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /Pmk.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 84. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama 01-02-2012
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.05/2012 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 85. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Angg 02-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Angg
|
|||||||||||||||||||||||||
| 86. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 07-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
|
|||||||||||||||||||||||||
| 87. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara 07-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 88. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama 14-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 89. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Kementerian Agama 14-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 90. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2011 17-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2011
|
|||||||||||||||||||||||||
| 91. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 22-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 92. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama 23-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 93. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 30-03-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
|
|||||||||||||||||||||||||
| 94. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011 05-04-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
|
|||||||||||||||||||||||||
| 95. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 23-05-2011
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
|
|||||||||||||||||||||||||
| 96. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum 23-06-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 97. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 27-06-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 98. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 /PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 01-08-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 120 /PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012
|
|||||||||||||||||||||||||
| 99. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/Pmk.05/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 10-10-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/Pmk.05/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
|
|||||||||||||||||||||||||
| 100. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama 22-11-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama
|
|||||||||||||||||||||||||
| 101. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/Pmk.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah 19-12-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/Pmk.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah
|
|||||||||||||||||||||||||
| 102. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga 28-12-2011
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 103. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri 12-09-2011
Dicabut
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
|
|||||||||||||||||||||||||
| 104. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara 04-02-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 105. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah 12-02-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah
|
|||||||||||||||||||||||||
| 106. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 22-02-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 107. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2010 23-03-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2010
|
|||||||||||||||||||||||||
| 108. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 06-05-2010
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
|
|||||||||||||||||||||||||
| 109. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 06-05-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
|
|||||||||||||||||||||||||
| 110. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor 12-05-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
|
|||||||||||||||||||||||||
| 111. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 /Pmk.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 19-05-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 104 /Pmk.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011
|
|||||||||||||||||||||||||
| 112. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana Percepata Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010 14-06-2010
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana Percepata Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010
|
|||||||||||||||||||||||||
| 113. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor 07-09-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
|
|||||||||||||||||||||||||
| 114. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Pmk.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja 20-09-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Pmk.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja
|
|||||||||||||||||||||||||
| 115. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2010 07-10-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2010
|
|||||||||||||||||||||||||
| 116. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/Pmk.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih 29-11-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 206/Pmk.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
|
|||||||||||||||||||||||||
| 117. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 08-01-2010
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
|
|||||||||||||||||||||||||
| 118. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 0l/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 04-03-2009
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 0l/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
|
|||||||||||||||||||||||||
| 119. |
Peratura Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanan Anggaran Badan Layanan Umum 05-03-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeratura Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanan Anggaran Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 120. |
Peratura Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum 21-04-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peratura Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 121. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 12-06-2009
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
|
|||||||||||||||||||||||||
| 122. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 07-07-2009
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
|
|||||||||||||||||||||||||
| 123. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomori 169/Pmk.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 04-11-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomori 169/Pmk.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
|
|||||||||||||||||||||||||
| 124. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 11-11-2009
Habis masa berlakunya
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010
|
|||||||||||||||||||||||||
| 125. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara 18-11-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 126. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara 02-12-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 127. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum 28-12-2009
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 128. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap 30-01-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
|
|||||||||||||||||||||||||
| 129. |
Peratura Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 23-05-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeratura Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 130. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan 28-05-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
|
|||||||||||||||||||||||||
| 131. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009 24-07-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009
|
|||||||||||||||||||||||||
| 132. |
Peratura Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Angaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Angaran 2008 28-11-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peratura Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Angaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Angaran 2008
|
|||||||||||||||||||||||||
| 133. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil 23-02-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
|
|||||||||||||||||||||||||
| 134. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 25-04-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
|
|||||||||||||||||||||||||
| 135. |
Peratura Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum 28-06-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peratura Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 136. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar 30-08-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUMPeraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
|
|||||||||||||||||||||||||
| 137. |
Peratura Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum 06-09-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peratura Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 138. |
Peratura Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 27-09-2007
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
Peratura Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
|
|||||||||||||||||||||||||
| 139. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/Pmk.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 27-12-2007
Dicabut
Dicabut
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|