SIMPUH | Sistem Informasi Perundang-Undangan dan Hukum

Kementerian dan Lembaga

1.	Terbit tanggal 29 Mei 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 459 Tahun 2020 tentang Pengalihan pengelolaan Manajemen PT Rumah Sakit Haji Jakarta (Dalam Likuidasi)
2.	Terbit tanggal 12 Mei 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat Pada Kementerian Agama
3.	Terbit tanggal 09 Mei 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2020 tentang Panitia, Narasumber, dan Moderator Penyelenggaraan Kegiatan Doa Kebangsaan dan kemanusiaan di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020
4.	Terbit tanggal 04 Mei 2020 Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Perizinan Berusaha Pada Kementerian Agama
5.	Terbit tanggal 23 April 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 400 Tahun 2020 tentang Penetapan 1 Ramadan 1441 H
6.	Terbit tanggal 09 April 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 392 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1441 H/ 2020 M
7.	Terbit tanggal 09 April 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2020 tentang Penetapan Bandara Embarkasi haji antara Tahun 1441 H/2020 M
8.	Terbit tanggal 06 April 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 388 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasioanl Indonesia
9.	Terbit tanggal 01 April 2020 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
10.	Terbit tanggal 31 Maret 2020 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
11.	Terbit tanggal 31 Maret 2020 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
12.	Terbit tanggal 20 Maret 2020 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji
13.	Terbit tanggal 17 Maret 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama
14.	Terbit tanggal 13 Maret 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 253 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M
15.	Terbit tanggal 10 Maret 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2020 tentang Tim Rekrutmen Dewan Hakim Pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVII Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat
16.	Terbit tanggal 28 Februari 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
17.	Terbit tanggal 26 Februari 2020 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama
18.	Terbit tanggal 26 Februari 2020 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional
19.	Terbit tanggal 21 Februari 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Reguler Tahun 1441 H/2020 M
20.	Terbit tanggal 03 Februari 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
21.	Terbit tanggal 21 Januari 2020 Keputusan Menteri Agama
22.	Terbit tanggal 21 Januari 2020 Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pelaksana Kerja Sama Antara Kementerian Agama dan Persatuan Emirat Arab Bidang Urusan Agama Islam dan Wakaf
23.	Terbit tanggal 17 Januari 2020 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
24.	Terbit tanggal 10 Januari 2020 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama
25.	Terbit tanggal 24 Oktober 2019 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
26.	Terbit tanggal 24 Oktober 2019 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
27.	Terbit tanggal 17 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
28.	Terbit tanggal 17 Oktober 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
29.	Terbit tanggal 04 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
30.	Terbit tanggal 31 Agustus 2019 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
31.	Terbit tanggal 06 Agustus 2019 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama
32.	Terbit tanggal 20 Mei 2019 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama
33.	Terbit tanggal 12 Februari 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian
34.	Terbit tanggal 28 November 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
35.	Terbit tanggal 11 Juli 2018 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama
36.	Terbit tanggal 03 Juli 2018 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 /Pmk.02/2018 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
37.	Terbit tanggal 28 Juni 2018 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah
38.	Terbit tanggal 25 Juni 2018 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019
39.	Terbit tanggal 20 April 2018 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama
40.	Terbit tanggal 17 April 2018 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
41.	Terbit tanggal 26 Maret 2018 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
42.	Terbit tanggal 26 Maret 2018 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
43.	Terbit tanggal 16 Maret 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
44.	Terbit tanggal 16 Maret 2018 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
45.	Terbit tanggal 21 Februari 2018 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Pada Kementerian Agama
46.	Terbit tanggal 11 Januari 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
47.	Terbit tanggal 04 Januari 2018 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
48.	Terbit tanggal 22 Desember 2017 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
49.	Terbit tanggal 22 November 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi
50.	Terbit tanggal 20 November 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
51.	Terbit tanggal 07 November 2017 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 949 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PADA KEMENTERIAN AGAMA
52.	Terbit tanggal 08 Agustus 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
53.	Terbit tanggal 14 Juli 2017 Keputusan Menteri Agama No. 582 Tahun 2017 Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 447 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019
54.	Terbit tanggal 12 Juli 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
55.	Terbit tanggal 05 Juli 2017 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018
56.	Terbit tanggal 05 Juli 2017 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti
57.	Terbit tanggal 04 Juli 2017 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017
58.	Terbit tanggal 22 Juni 2017 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
59.	Terbit tanggal 19 Juni 2017 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK .05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga
60.	Terbit tanggal 16 Juni 2017 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
61.	Terbit tanggal 15 Juni 2017 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cuti Bersama Tahun 2017
62.	Terbit tanggal 14 Juni 2017 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
63.	Terbit tanggal 13 Juni 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
64.	Terbit tanggal 12 Juni 2017 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
65.	Terbit tanggal 02 Juni 2017 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
66.	Terbit tanggal 30 Mei 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
67.	Terbit tanggal 24 Mei 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
68.	Terbit tanggal 24 Mei 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
69.	Terbit tanggal 16 Mei 2017 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
70.	Terbit tanggal 09 Mei 2017 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
71.	Terbit tanggal 08 Mei 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
72.	Terbit tanggal 06 Mei 2017 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi
73.	Terbit tanggal 06 Mei 2017 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan
74.	Terbit tanggal 30 Maret 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
75.	Terbit tanggal 29 Maret 2017 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kementerian Agama
76.	Terbit tanggal 27 Maret 2017 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan
77.	Terbit tanggal 17 Maret 2017 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing
78.	Terbit tanggal 21 Februari 2017 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
79.	Terbit tanggal 20 Februari 2017 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VIII/2/HM.00/1558/2017 tentang Kebijakan Penggunaan Jaringan Internet dan Intranet di Lingkungan Kementerian Agama
80.	Terbit tanggal 13 Februari 2017 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
81.	Terbit tanggal 13 Februari 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
82.	Terbit tanggal 13 Februari 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
83.	Terbit tanggal 07 Februari 2017 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan
84.	Terbit tanggal 06 Februari 2017 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
85.	Terbit tanggal 31 Januari 2017 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
86.	Terbit tanggal 17 Januari 2017 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
87.	Terbit tanggal 12 Januari 2017 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 08.05/Sj/B.V/4/Kp.02.3/1/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri di LIngkungan Kementerian Agama
88.	Terbit tanggal 12 Januari 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
89.	Terbit tanggal 06 Januari 2017 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
90.	Terbit tanggal 06 Januari 2017 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
91.	Terbit tanggal 04 Januari 2017 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
92.	Terbit tanggal 30 Desember 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
93.	Terbit tanggal 30 Desember 2016 Peraturan menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Kementerian Agama
94.	Terbit tanggal 23 Desember 2016 Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama
95.	Terbit tanggal 23 Desember 2016 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis
96.	Terbit tanggal 13 Desember 2016 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah
97.	Terbit tanggal 07 Desember 2016 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing
98.	Terbit tanggal 05 Desember 2016 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
99.	Terbit tanggal 01 Desember 2016 Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama
100.	Terbit tanggal 30 November 2016 Pera Turan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
101.	Terbit tanggal 24 November 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
102.	Terbit tanggal 18 November 2016 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
103.	Terbit tanggal 31 Oktober 2016 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing
104.	Terbit tanggal 07 Oktober 2016 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 7362/SJ/KP.01.1/10/2016 tentang Pemutihan Tugas Atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
105.	Terbit tanggal 29 September 2016 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
106.	Terbit tanggal 19 September 2016 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6701/SJ/DJ.I/KP.07.6/09/2016 tentang Percepatan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (Inpassing) Bagi Guru Madrasah Yang Telah Diverifikasi Inspektorat Jenderal
107.	Terbit tanggal 06 September 2016 Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Pada Kementerian Agama
108.	Terbit tanggal 15 Agustus 2016 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Angka Kreditnya
109.	Terbit tanggal 09 Agustus 2016 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
110.	Terbit tanggal 01 Agustus 2016 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
111.	Terbit tanggal 29 Juli 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 31 /PB/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
112.	Terbit tanggal 19 Juli 2016 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
113.	Terbit tanggal 19 Juli 2016 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
114.	Terbit tanggal 21 Juni 2016 Peraturan menter! Keuangan republik indonesia nomor 100/PMK.05/2016 tentang pedoman umum penyusunan tarif layanan badan layanan umum
115.	Terbit tanggal 20 Juni 2016 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
116.	Terbit tanggal 17 Juni 2016 Peraturan Pemerintah omor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
117.	Terbit tanggal 15 Juni 2016 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
118.	Terbit tanggal 13 Juni 2016 Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama
119.	Terbit tanggal 13 Juni 2016 Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama
120.	Terbit tanggal 13 Juni 2016 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN ORANG ASING DI BIDANG AGAMA
121.	Terbit tanggal 30 Mei 2016 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/4063/2016 tentang Pemanfaatan Piranti Teknologi Informasi dan Sistem Aplikasi pada Kementerian Agama
122.	Terbit tanggal 25 Mei 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
123.	Terbit tanggal 20 Mei 2016 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
124.	Terbit tanggal 14 Mei 2016 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
125.	Terbit tanggal 27 April 2016 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
126.	Terbit tanggal 22 April 2016 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis dan STandar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola dan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
127.	Terbit tanggal 30 Maret 2016 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Berokrasi Kementrian Agama tahun 2016
128.	Terbit tanggal 28 Maret 2016 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
129.	Terbit tanggal 02 Maret 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK. 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
130.	Terbit tanggal 22 Februari 2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SE-13/PB/2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
131.	Terbit tanggal 22 Februari 2016 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.IV/159/2016 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kemenag
132.	Terbit tanggal 10 Februari 2016 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.VI/HK.00.7/876/2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama
133.	Terbit tanggal 01 Februari 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 /PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
134.	Terbit tanggal 29 Januari 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.05/2016 Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat
135.	Terbit tanggal 29 Januari 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK. 02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016
136.	Terbit tanggal 29 Januari 2016 Surat Edaran Inpektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 005 Tahun 2016 tentang Digitalisasi Dokumen dan Entri Data ke dalam Aplikasi e-MPA di Lingkungan Kementerian Agama
137.	Terbit tanggal 29 Januari 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/pmk.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bers Umber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
138.	Terbit tanggal 26 Januari 2016 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/Pmk.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
139.	Terbit tanggal 25 Januari 2016 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama
140.	Terbit tanggal 25 Januari 2016 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.III/1/HK.00.7/663/2016 tentang Pelaksanaan Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2016
141.	Terbit tanggal 22 Januari 2016 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kode Jabatan , Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama
142.	Terbit tanggal 20 Januari 2016 Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
143.	Terbit tanggal 12 Januari 2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-261/PB/2016 Tentang Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015
144.	Terbit tanggal 05 Januari 2016 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut E-PUPNS
145.	Terbit tanggal 31 Desember 2015 Peraturan menter! Keuangan republik Indonesia Nomor 254 /pmk.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
146.	Terbit tanggal 28 Desember 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
147.	Terbit tanggal 02 Desember 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
148.	Terbit tanggal 01 Desember 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan clan Penyampaian Laporan Keuangan Benclahara Umum Negara
149.	Terbit tanggal 30 November 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah
150.	Terbit tanggal 25 November 2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
151.	Terbit tanggal 18 November 2015 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya
152.	Terbit tanggal 20 Oktober 2015 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang dan Penerbitan Suraat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah
153.	Terbit tanggal 12 Oktober 2015 Peraturan Kepala BKN 40 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut PP Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok PNS Menurut PP Nomor 30 Tahun 2015
154.	Terbit tanggal 16 September 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
155.	Terbit tanggal 03 September 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga
156.	Terbit tanggal 31 Agustus 2015 Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 011 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Wistleblowing pada Kementerian Agama
157.	Terbit tanggal 24 Agustus 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
158.	Terbit tanggal 19 Agustus 2015 Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pemberian, Penambahan, Dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama
159.	Terbit tanggal 18 Agustus 2015 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 256 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama
160.	Terbit tanggal 05 Agustus 2015 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing
161.	Terbit tanggal 28 Juli 2015 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehaadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
162.	Terbit tanggal 28 Juli 2015 Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama
163.	Terbit tanggal 15 Juli 2015 Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
164.	Terbit tanggal 15 Juli 2015 Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
165.	Terbit tanggal 22 Juni 2015 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
166.	Terbit tanggal 12 Juni 2015 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
167.	Terbit tanggal 12 Juni 2015 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
168.	Terbit tanggal 10 Juni 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
169.	Terbit tanggal 05 Juni 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
170.	Terbit tanggal 04 Juni 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun /Tunjangan
171.	Terbit tanggal 03 Juni 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan
172.	Terbit tanggal 01 Juni 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah
173.	Terbit tanggal 01 Juni 2015 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 126 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama
174.	Terbit tanggal 27 Mei 2015 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2o15 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama
175.	Terbit tanggal 22 Mei 2015 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015
176.	Terbit tanggal 18 Mei 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
177.	Terbit tanggal 18 Mei 2015 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019
178.	Terbit tanggal 06 Mei 2015 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
179.	Terbit tanggal 24 April 2015 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri
180.	Terbit tanggal 14 April 2015 ~~Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar~~
181.	Terbit tanggal 06 April 2015 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
182.	Terbit tanggal 06 April 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
183.	Terbit tanggal 20 Maret 2015 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
184.	Terbit tanggal 19 Maret 2015 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/pmk.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
185.	Terbit tanggal 19 Maret 2015 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019
186.	Terbit tanggal 17 Maret 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
187.	Terbit tanggal 12 Maret 2015 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat
188.	Terbit tanggal 10 Maret 2015 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
189.	Terbit tanggal 04 Maret 2015 ~~Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama~~
190.	Terbit tanggal 18 Februari 2015 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
191.	Terbit tanggal 12 Februari 2015 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama
192.	Terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Edaran Nomor SJ/b.VIII/1/HM.00/1306/2015 tentang Pelaksanaan Penyusunan Bahan Publikasi Tingkat Provinsi
193.	Terbit tanggal 02 Februari 2015 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
194.	Terbit tanggal 30 Januari 2015 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian
195.	Terbit tanggal 30 Januari 2015 Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
196.	Terbit tanggal 29 Januari 2015 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
197.	Terbit tanggal 29 Januari 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah
198.	Terbit tanggal 29 Januari 2015 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering
199.	Terbit tanggal 22 Januari 2015 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.II/2/Kp.02.3/488/2015 tentang Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja PNS Kementerian Agama
200.	Terbit tanggal 21 Januari 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
201.	Terbit tanggal 21 Januari 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
202.	Terbit tanggal 21 Januari 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
203.	Terbit tanggal 16 Januari 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
204.	Terbit tanggal 16 Januari 2015 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
205.	Terbit tanggal 08 Januari 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
206.	Terbit tanggal 08 Januari 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
207.	Terbit tanggal 18 Desember 2014 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke Atas
208.	Terbit tanggal 09 Desember 2014 Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
209.	Terbit tanggal 04 Desember 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
210.	Terbit tanggal 25 November 2014 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk Menandatangani Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Terhadap Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung Ulang Gagal di Lingkungan Kementerian Agama
211.	Terbit tanggal 20 November 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
212.	Terbit tanggal 20 November 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
213.	Terbit tanggal 18 November 2014 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama
214.	Terbit tanggal 17 November 2014 Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
215.	Terbit tanggal 15 November 2014 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana
216.	Terbit tanggal 04 November 2014 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran Secara Elektronik Pada Kementerian Agama
217.	Terbit tanggal 04 November 2014 Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama
218.	Terbit tanggal 04 November 2014 Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara
219.	Terbit tanggal 27 Oktober 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja
220.	Terbit tanggal 27 Oktober 2014 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
221.	Terbit tanggal 27 Oktober 2014 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
222.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
223.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
224.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
225.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
226.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/Pb/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
227.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
228.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
229.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya
230.	Terbit tanggal 16 Oktober 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
231.	Terbit tanggal 14 Oktober 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
232.	Terbit tanggal 10 Oktober 2014 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
233.	Terbit tanggal 10 Oktober 2014 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil daalam Jabatan Fungsional Umum pada Kementerian Agama
234.	Terbit tanggal 29 September 2014 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Tugas Dan Fungsi Unit Data Dan Informasi Di Kementerian Dan Lembaga Untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan
235.	Terbit tanggal 19 September 2014 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2014 Penetapan Kode Pengenal Kantor Bayar Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipit Dan Janda/Dudanya, Serta Pensiun Orang Tua Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami Atau Anak
236.	Terbit tanggal 18 September 2014 Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah
237.	Terbit tanggal 17 September 2014 Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama
238.	Terbit tanggal 01 September 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
239.	Terbit tanggal 29 Agustus 2014 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
240.	Terbit tanggal 29 Agustus 2014 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
241.	Terbit tanggal 28 Agustus 2014 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama.
242.	Terbit tanggal 19 Agustus 2014 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
243.	Terbit tanggal 12 Agustus 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
244.	Terbit tanggal 04 Juli 2014 ~~Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah~~
245.	Terbit tanggal 01 Juli 2014 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2014
246.	Terbit tanggal 27 Juni 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
247.	Terbit tanggal 09 Juni 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
248.	Terbit tanggal 21 Mei 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
249.	Terbit tanggal 21 Mei 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
250.	Terbit tanggal 19 Mei 2014 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
251.	Terbit tanggal 12 Mei 2014 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
252.	Terbit tanggal 02 Mei 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
253.	Terbit tanggal 02 Mei 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
254.	Terbit tanggal 02 Mei 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
255.	Terbit tanggal 30 April 2014 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
256.	Terbit tanggal 25 April 2014 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
257.	Terbit tanggal 24 April 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
258.	Terbit tanggal 16 April 2014 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
259.	Terbit tanggal 04 April 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
260.	Terbit tanggal 28 Maret 2014 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
261.	Terbit tanggal 27 Maret 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
262.	Terbit tanggal 19 Maret 2014 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional~~
263.	Terbit tanggal 17 Maret 2014 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
264.	Terbit tanggal 10 Maret 2014 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1366 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)
265.	Terbit tanggal 28 Februari 2014 ~~Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri~~
266.	Terbit tanggal 24 Februari 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
267.	Terbit tanggal 13 Februari 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi
268.	Terbit tanggal 10 Februari 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
269.	Terbit tanggal 10 Februari 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
270.	Terbit tanggal 07 Februari 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013
271.	Terbit tanggal 04 Februari 2014 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.IV/2/OT.00/296/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama
272.	Terbit tanggal 27 Januari 2014 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
273.	Terbit tanggal 21 Januari 2014 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama
274.	Terbit tanggal 15 Januari 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
275.	Terbit tanggal 13 Januari 2014 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
276.	Terbit tanggal 05 Januari 2014 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
277.	Terbit tanggal 03 Januari 2014 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
278.	Terbit tanggal 31 Desember 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
279.	Terbit tanggal 31 Desember 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 /Pmk.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
280.	Terbit tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
281.	Terbit tanggal 17 Desember 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
282.	Terbit tanggal 06 Desember 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
283.	Terbit tanggal 03 Desember 2013 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3389 Tahun 2013 Tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas Dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013
284.	Terbit tanggal 29 November 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
285.	Terbit tanggal 29 November 2013 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
286.	Terbit tanggal 27 November 2013 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
287.	Terbit tanggal 21 November 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.02/2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
288.	Terbit tanggal 20 November 2013 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil~~
289.	Terbit tanggal 19 November 2013 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)
290.	Terbit tanggal 15 November 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
291.	Terbit tanggal 14 November 2013 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
292.	Terbit tanggal 13 November 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
293.	Terbit tanggal 11 November 2013 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
294.	Terbit tanggal 18 Oktober 2013 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah
295.	Terbit tanggal 07 Oktober 2013 ~~Peraturan Menteri Agama RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama~~
296.	Terbit tanggal 13 September 2013 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama
297.	Terbit tanggal 27 Agustus 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/Pmk.06/2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-Lain
298.	Terbit tanggal 06 Agustus 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
299.	Terbit tanggal 06 Agustus 2013 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
300.	Terbit tanggal 24 Juli 2013 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor; SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information System (EMIS)
301.	Terbit tanggal 24 Juli 2013 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/4044/2013 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
302.	Terbit tanggal 22 Juli 2013 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
303.	Terbit tanggal 15 Juli 2013 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akunta
304.	Terbit tanggal 28 Juni 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
305.	Terbit tanggal 18 Juni 2013 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
306.	Terbit tanggal 13 Juni 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 222tahun 2013
307.	Terbit tanggal 07 Juni 2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
308.	Terbit tanggal 04 Juni 2013 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
309.	Terbit tanggal 04 Juni 2013 Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
310.	Terbit tanggal 17 Mei 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014
311.	Terbit tanggal 15 Mei 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
312.	Terbit tanggal 13 Mei 2013 Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 20 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
313.	Terbit tanggal 07 Mei 2013 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasirepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi
314.	Terbit tanggal 07 Mei 2013 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Pimpinan Satuan Kerja Untuk Atas Nama Menteri Agama Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
315.	Terbit tanggal 29 April 2013 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Dl Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
316.	Terbit tanggal 18 April 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan
317.	Terbit tanggal 11 April 2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
318.	Terbit tanggal 11 April 2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
319.	Terbit tanggal 08 April 2013 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementeria Agama
320.	Terbit tanggal 03 April 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.O2/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
321.	Terbit tanggal 03 April 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/Pmk.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
322.	Terbit tanggal 21 Maret 2013 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
323.	Terbit tanggal 14 Maret 2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
324.	Terbit tanggal 01 Maret 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
325.	Terbit tanggal 01 Maret 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
326.	Terbit tanggal 27 Februari 2013 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Agama
327.	Terbit tanggal 27 Februari 2013 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Agama
328.	Terbit tanggal 11 Februari 2013 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
329.	Terbit tanggal 11 Februari 2013 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil
330.	Terbit tanggal 06 Februari 2013 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum
331.	Terbit tanggal 04 Februari 2013 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
332.	Terbit tanggal 01 Februari 2013 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
333.	Terbit tanggal 21 Januari 2013 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
334.	Terbit tanggal 16 Januari 2013 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional
335.	Terbit tanggal 14 Januari 2013 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih
336.	Terbit tanggal 07 Januari 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tentang Tata Cara Pemeriksaan
337.	Terbit tanggal 04 Januari 2013 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
338.	Terbit tanggal 04 Januari 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pmk.05/2013 Tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
339.	Terbit tanggal 02 Januari 2013 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
340.	Terbit tanggal 28 Desember 2012 ~~Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah~~
341.	Terbit tanggal 28 Desember 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, Dan Akronim Instansi Pemerintah
342.	Terbit tanggal 27 Desember 2012 ~~Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan~~
343.	Terbit tanggal 27 Desember 2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
344.	Terbit tanggal 26 Desember 2012 Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Agama
345.	Terbit tanggal 18 Desember 2012 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 199 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenag Tahun Anggaran 2013
346.	Terbit tanggal 08 Desember 2012 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama
347.	Terbit tanggal 30 November 2012 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013
348.	Terbit tanggal 29 November 2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
349.	Terbit tanggal 16 November 2012 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013
350.	Terbit tanggal 14 November 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
351.	Terbit tanggal 14 November 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
352.	Terbit tanggal 12 November 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah
353.	Terbit tanggal 09 November 2012 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
354.	Terbit tanggal 30 Oktober 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
355.	Terbit tanggal 19 Oktober 2012 ~~Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran~~
356.	Terbit tanggal 12 Oktober 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
357.	Terbit tanggal 23 Agustus 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan
358.	Terbit tanggal 16 Agustus 2012 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian agama
359.	Terbit tanggal 06 Agustus 2012 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
360.	Terbit tanggal 31 Juli 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
361.	Terbit tanggal 06 Juli 2012 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/KMK.02 Tahun 2012 Tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013
362.	Terbit tanggal 03 Juli 2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
363.	Terbit tanggal 28 Juni 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
364.	Terbit tanggal 19 Juni 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
365.	Terbit tanggal 19 Juni 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
366.	Terbit tanggal 15 Juni 2012 ~~Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/Pmk.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga~~
367.	Terbit tanggal 12 Juni 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013
368.	Terbit tanggal 07 Juni 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
369.	Terbit tanggal 01 Juni 2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
370.	Terbit tanggal 31 Mei 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online
371.	Terbit tanggal 31 Mei 2012 Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara
372.	Terbit tanggal 28 Mei 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012
373.	Terbit tanggal 23 Mei 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
374.	Terbit tanggal 16 Mei 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
375.	Terbit tanggal 14 Mei 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
376.	Terbit tanggal 07 Mei 2012 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
377.	Terbit tanggal 24 April 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
378.	Terbit tanggal 12 April 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
379.	Terbit tanggal 05 April 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
380.	Terbit tanggal 31 Maret 2012 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
381.	Terbit tanggal 20 Maret 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
382.	Terbit tanggal 13 Maret 2012 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Agama
383.	Terbit tanggal 13 Maret 2012 ~~Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan DInas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian AGama~~
384.	Terbit tanggal 09 Maret 2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013
385.	Terbit tanggal 27 Februari 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
386.	Terbit tanggal 23 Februari 2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /Pmk.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
387.	Terbit tanggal 10 Februari 2012 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Dan Angka Kreditnya
388.	Terbit tanggal 07 Februari 2012 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya~~
389.	Terbit tanggal 06 Februari 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
390.	Terbit tanggal 01 Februari 2012 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
391.	Terbit tanggal 31 Januari 2012 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel Dan Transparan
392.	Terbit tanggal 27 Januari 2012 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
393.	Terbit tanggal 17 Januari 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
394.	Terbit tanggal 14 Januari 2012 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
395.	Terbit tanggal 03 Januari 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Un
396.	Terbit tanggal 03 Januari 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
397.	Terbit tanggal 28 Desember 2011 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga
398.	Terbit tanggal 21 Desember 2011 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
399.	Terbit tanggal 21 Desember 2011 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
400.	Terbit tanggal 19 Desember 2011 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/Pmk.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah
401.	Terbit tanggal 16 Desember 2011 Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemantapan Pelaksanaan Pelayanan di Lingkungan Kementerian Agama
402.	Terbit tanggal 16 Desember 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per88/Pb/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per57/Pb/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana
403.	Terbit tanggal 16 Desember 2011 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Agama
404.	Terbit tanggal 06 Desember 2011 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan
405.	Terbit tanggal 30 November 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per80 /Pb/2011 Tentang Penambahan Dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, Dan Transfer Pada Bagan Akun Standar
406.	Terbit tanggal 30 November 2011 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Neger
407.	Terbit tanggal 30 November 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
408.	Terbit tanggal 24 November 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
409.	Terbit tanggal 11 November 2011 ~~Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Dan Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi~~
410.	Terbit tanggal 13 Oktober 2011 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
411.	Terbit tanggal 11 Oktober 2011 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
412.	Terbit tanggal 10 Oktober 2011 ~~Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/Pmk.05/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran~~
413.	Terbit tanggal 07 Oktober 2011 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
414.	Terbit tanggal 12 September 2011 ~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri~~
415.	Terbit tanggal 26 Agustus 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER56/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih
416.	Terbit tanggal 15 Agustus 2011 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga.
417.	Terbit tanggal 12 Agustus 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
418.	Terbit tanggal 01 Agustus 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 /PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012
419.	Terbit tanggal 18 Juli 2011 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
420.	Terbit tanggal 07 Juli 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER41/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
421.	Terbit tanggal 30 Juni 2011 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
422.	Terbit tanggal 27 Juni 2011 ~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga~~
423.	Terbit tanggal 23 Juni 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
424.	Terbit tanggal 10 Juni 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
425.	Terbit tanggal 06 Juni 2011 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama
426.	Terbit tanggal 24 Mei 2011 Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per 03/Ag/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Dan Penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012
427.	Terbit tanggal 23 Mei 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
428.	Terbit tanggal 20 Mei 2011 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
429.	Terbit tanggal 05 Mei 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
430.	Terbit tanggal 03 Mei 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
431.	Terbit tanggal 25 April 2011 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Stan Dard Bidding Document)
432.	Terbit tanggal 18 April 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
433.	Terbit tanggal 15 April 2011 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
434.	Terbit tanggal 07 April 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa antar Kuasa Pengguna Anggaran
435.	Terbit tanggal 05 April 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011
436.	Terbit tanggal 30 Maret 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
437.	Terbit tanggal 22 Maret 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
438.	Terbit tanggal 17 Maret 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2011
439.	Terbit tanggal 07 Maret 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
440.	Terbit tanggal 02 Maret 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Angg
441.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
442.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Ref Ormasi Birokrasi Kementerianí Lembaga
443.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
444.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Perubahan
445.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
446.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)
447.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pellaksanaan Quick Wins
448.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)
449.	Terbit tanggal 25 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga
450.	Terbit tanggal 24 Februari 2011 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah
451.	Terbit tanggal 17 Februari 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER10/PB/2011 tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
452.	Terbit tanggal 16 Februari 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
453.	Terbit tanggal 16 Februari 2011 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya~~
454.	Terbit tanggal 12 Februari 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. (Penjelasannya
455.	Terbit tanggal 09 Februari 2011 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (seratus) Rekening Penerima
456.	Terbit tanggal 31 Desember 2010 ~~Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah~~
457.	Terbit tanggal 30 Desember 2010 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014
458.	Terbit tanggal 27 Desember 2010 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
459.	Terbit tanggal 27 Desember 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
460.	Terbit tanggal 22 Desember 2010 Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasibirokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
461.	Terbit tanggal 21 Desember 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 � 2025
462.	Terbit tanggal 21 Desember 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
463.	Terbit tanggal 14 Desember 2010 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
464.	Terbit tanggal 10 Desember 2010 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana
465.	Terbit tanggal 09 Desember 2010 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) Di Lingkungan Kementerian Agama
466.	Terbit tanggal 08 Desember 2010 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Agama
467.	Terbit tanggal 02 Desember 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
468.	Terbit tanggal 30 November 2010 Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun anggaran 2011
469.	Terbit tanggal 29 November 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/Pmk.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
470.	Terbit tanggal 22 November 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: Dj.I/814/2010 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
471.	Terbit tanggal 22 Oktober 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
472.	Terbit tanggal 22 Oktober 2010 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
473.	Terbit tanggal 15 Oktober 2010 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam Yang Responsif Gender
474.	Terbit tanggal 07 Oktober 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2010
475.	Terbit tanggal 01 Oktober 2010 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
476.	Terbit tanggal 20 September 2010 Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
477.	Terbit tanggal 20 September 2010 ~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/Pmk.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja~~
478.	Terbit tanggal 23 Agustus 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
479.	Terbit tanggal 10 Agustus 2010 ~~Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama~~
480.	Terbit tanggal 10 Agustus 2010 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
481.	Terbit tanggal 06 Agustus 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
482.	Terbit tanggal 06 Agustus 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
483.	Terbit tanggal 28 Juni 2010 Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah
484.	Terbit tanggal 15 Juni 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
485.	Terbit tanggal 14 Juni 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi dana Percepata Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010
486.	Terbit tanggal 06 Juni 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
487.	Terbit tanggal 01 Juni 2010 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010
488.	Terbit tanggal 25 Mei 2010 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
489.	Terbit tanggal 19 Mei 2010 ~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 /Pmk.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011~~
490.	Terbit tanggal 14 Mei 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
491.	Terbit tanggal 06 Mei 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
492.	Terbit tanggal 06 Mei 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
493.	Terbit tanggal 03 Mei 2010 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/Kmk.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan
494.	Terbit tanggal 23 April 2010 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama
495.	Terbit tanggal 16 April 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
496.	Terbit tanggal 14 April 2010 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
497.	Terbit tanggal 23 Maret 2010 ~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Angaran Tahun 2010~~
498.	Terbit tanggal 17 Maret 2010 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan File Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agama
499.	Terbit tanggal 12 Maret 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
500.	Terbit tanggal 22 Februari 2010 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
501.	Terbit tanggal 22 Februari 2010 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
502.	Terbit tanggal 22 Februari 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
503.	Terbit tanggal 12 Februari 2010 ~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah~~
504.	Terbit tanggal 12 Februari 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
505.	Terbit tanggal 05 Februari 2010 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
506.	Terbit tanggal 05 Februari 2010 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya~~
507.	Terbit tanggal 04 Februari 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
508.	Terbit tanggal 29 Januari 2010 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014
509.	Terbit tanggal 28 Januari 2010 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
510.	Terbit tanggal 27 Januari 2010 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 20102014
511.	Terbit tanggal 20 Januari 2010 0
512.	Terbit tanggal 15 Januari 2010 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya
513.	Terbit tanggal 08 Januari 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
514.	Terbit tanggal 28 Desember 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
515.	Terbit tanggal 16 Desember 2009 Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
516.	Terbit tanggal 02 Desember 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara
517.	Terbit tanggal 01 Desember 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah
518.	Terbit tanggal 27 November 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
519.	Terbit tanggal 18 November 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara
520.	Terbit tanggal 11 November 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010
521.	Terbit tanggal 10 November 2009 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
522.	Terbit tanggal 04 November 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomori 169/Pmk.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
523.	Terbit tanggal 03 November 2009 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisaasi Kementerian Negara~~
524.	Terbit tanggal 31 Oktober 2009 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
525.	Terbit tanggal 29 Oktober 2009 UndangUdang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010
526.	Terbit tanggal 28 Oktober 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
527.	Terbit tanggal 19 Oktober 2009 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat Departemen Agama
528.	Terbit tanggal 16 Oktober 2009 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009 Tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama
529.	Terbit tanggal 21 September 2009 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
530.	Terbit tanggal 03 September 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
531.	Terbit tanggal 18 Juli 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
532.	Terbit tanggal 07 Juli 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
533.	Terbit tanggal 12 Juni 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
534.	Terbit tanggal 31 Mei 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
535.	Terbit tanggal 07 April 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usualan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
536.	Terbit tanggal 07 April 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
537.	Terbit tanggal 24 Maret 2009 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
538.	Terbit tanggal 04 Maret 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 0l/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
539.	Terbit tanggal 19 Februari 2009 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Tahun 2005-2009
540.	Terbit tanggal 16 Januari 2009 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
541.	Terbit tanggal 16 Januari 2009 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya~~
542.	Terbit tanggal 01 Januari 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya
543.	Terbit tanggal 01 Januari 2009 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
544.	Terbit tanggal 31 Desember 2008 Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Departemen Agama
545.	Terbit tanggal 31 Desember 2008 ~~Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas~~
546.	Terbit tanggal 31 Desember 2008 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama~~
547.	Terbit tanggal 26 November 2008 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/011/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
548.	Terbit tanggal 26 November 2008 ~~Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan~~
549.	Terbit tanggal 25 November 2008 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
550.	Terbit tanggal 20 November 2008 ~~Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negaraa/Lembaga~~
551.	Terbit tanggal 06 November 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
552.	Terbit tanggal 09 Oktober 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
553.	Terbit tanggal 28 Agustus 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
554.	Terbit tanggal 31 Juli 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
555.	Terbit tanggal 24 Juli 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009
556.	Terbit tanggal 22 Juli 2008 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama
557.	Terbit tanggal 22 Juli 2008 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
558.	Terbit tanggal 16 Juli 2008 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per28/PB/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Direkturjenderal Perbendaharaan Nomor Per07/Pb/2005 Tentang Tata Cara Pelaksanaann Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran
559.	Terbit tanggal 10 Juli 2008 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
560.	Terbit tanggal 11 Juni 2008 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Penetapan Angka Kredit di Lingkungan Departemen Agama
561.	Terbit tanggal 28 Mei 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
562.	Terbit tanggal 19 Mei 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
563.	Terbit tanggal 05 Mei 2008 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi Dan Air
564.	Terbit tanggal 30 April 2008 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
565.	Terbit tanggal 21 April 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
566.	Terbit tanggal 31 Maret 2008 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
567.	Terbit tanggal 10 Maret 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
568.	Terbit tanggal 10 Maret 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik IndonesiaKementerian
569.	Terbit tanggal 26 Februari 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
570.	Terbit tanggal 04 Februari 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
571.	Terbit tanggal 04 Februari 2008 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya~~
572.	Terbit tanggal 30 Januari 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
573.	Terbit tanggal 09 Januari 2008 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
574.	Terbit tanggal 28 Desember 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Tera
575.	Terbit tanggal 27 Desember 2007 ~~Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/Pmk.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat~~
576.	Terbit tanggal 27 Desember 2007 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
577.	Terbit tanggal 06 Desember 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
578.	Terbit tanggal 21 November 2007 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama
579.	Terbit tanggal 23 Oktober 2007 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah~~
580.	Terbit tanggal 27 September 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/Pmk.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
581.	Terbit tanggal 30 Agustus 2007 ~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar~~
582.	Terbit tanggal 28 Agustus 2007 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
583.	Terbit tanggal 23 Juli 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
584.	Terbit tanggal 17 Juli 2007 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
585.	Terbit tanggal 28 Juni 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
586.	Terbit tanggal 28 Juni 2007 ~~Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer~~
587.	Terbit tanggal 28 Juni 2007 ~~PeraturaPresiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis~~
588.	Terbit tanggal 19 Juni 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
589.	Terbit tanggal 16 Juni 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
590.	Terbit tanggal 04 Juni 2007 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama
591.	Terbit tanggal 31 Mei 2007 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
592.	Terbit tanggal 09 Mei 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
593.	Terbit tanggal 03 Mei 2007 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/08/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah
594.	Terbit tanggal 25 April 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
595.	Terbit tanggal 18 April 2007 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan departemen Agama
596.	Terbit tanggal 02 April 2007 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama
597.	Terbit tanggal 20 Maret 2007 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER13/PB/2007 Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
598.	Terbit tanggal 27 Februari 2007 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkngan Departemen Agama
599.	Terbit tanggal 23 Februari 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
600.	Terbit tanggal 12 Februari 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
601.	Terbit tanggal 05 Februari 2007 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
602.	Terbit tanggal 31 Januari 2007 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
603.	Terbit tanggal 24 Januari 2007 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
604.	Terbit tanggal 10 Januari 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
605.	Terbit tanggal 10 Januari 2007 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya~~
606.	Terbit tanggal 15 Desember 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
607.	Terbit tanggal 07 Desember 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
608.	Terbit tanggal 29 November 2006 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
609.	Terbit tanggal 29 November 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
610.	Terbit tanggal 29 November 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
611.	Terbit tanggal 10 November 2006 Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Agama di Lingkungan Departemen Agama
612.	Terbit tanggal 02 November 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
613.	Terbit tanggal 26 Oktober 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
614.	Terbit tanggal 06 Oktober 2006 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah~~
615.	Terbit tanggal 22 September 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
616.	Terbit tanggal 08 September 2006 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah~~
617.	Terbit tanggal 07 Agustus 2006 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
618.	Terbit tanggal 04 Juli 2006 ~~Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama~~
619.	Terbit tanggal 30 Juni 2006 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
620.	Terbit tanggal 08 Juni 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
621.	Terbit tanggal 26 Mei 2006 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer~~
622.	Terbit tanggal 20 April 2006 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
623.	Terbit tanggal 20 April 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
624.	Terbit tanggal 03 April 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
625.	Terbit tanggal 29 Maret 2006 ~~Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah~~
626.	Terbit tanggal 28 Maret 2006 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama
627.	Terbit tanggal 20 Maret 2006 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah~~
628.	Terbit tanggal 20 Maret 2006 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Vlsi dan Misi Departemen Agama
629.	Terbit tanggal 14 Maret 2006 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah~~
630.	Terbit tanggal 07 Maret 2006 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
631.	Terbit tanggal 30 Januari 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/Atau Hibah Luar Negeri
632.	Terbit tanggal 24 Januari 2006 ~~Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama~~
633.	Terbit tanggal 17 Januari 2006 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Departemen Agama
634.	Terbit tanggal 11 Januari 2006 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural~~
635.	Terbit tanggal 29 Desember 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
636.	Terbit tanggal 28 Desember 2005 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
637.	Terbit tanggal 28 Desember 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
638.	Terbit tanggal 28 Desember 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke Tujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
639.	Terbit tanggal 28 Desember 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 tentang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
640.	Terbit tanggal 27 Desember 2005 ~~Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/ 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara~~
641.	Terbit tanggal 09 Desember 2005 ~~Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah~~
642.	Terbit tanggal 14 November 2005 Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
643.	Terbit tanggal 11 November 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
644.	Terbit tanggal 14 Oktober 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
645.	Terbit tanggal 14 Oktober 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
646.	Terbit tanggal 12 Oktober 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
647.	Terbit tanggal 10 Agustus 2005 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan Dan Disiplin Kerja
648.	Terbit tanggal 20 Juli 2005 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang System Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
649.	Terbit tanggal 10 Juli 2005 ~~Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghematan Energi~~
650.	Terbit tanggal 13 Juni 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lihat Lampiran 01, Lampiran 02, Kementerian
651.	Terbit tanggal 04 Mei 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
652.	Terbit tanggal 20 April 2005 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah~~
653.	Terbit tanggal 20 April 2005 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah~~
654.	Terbit tanggal 18 Februari 2005 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:Kep.07/ Ikpk/02/ 2005 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
655.	Terbit tanggal 07 Februari 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
656.	Terbit tanggal 31 Januari 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
657.	Terbit tanggal 31 Januari 2005 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia~~
658.	Terbit tanggal 19 Januari 2005 0
659.	Terbit tanggal 09 Desember 2004 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
660.	Terbit tanggal 27 Oktober 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
661.	Terbit tanggal 18 Oktober 2004 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama~~
662.	Terbit tanggal 08 Oktober 2004 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 489 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
663.	Terbit tanggal 08 Oktober 2004 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 491 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
664.	Terbit tanggal 05 Oktober 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
665.	Terbit tanggal 06 September 2004 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
666.	Terbit tanggal 05 Agustus 2004 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah~~
667.	Terbit tanggal 05 Agustus 2004 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
668.	Terbit tanggal 05 Agustus 2004 ~~Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang /Jasa Pemerintah~~
669.	Terbit tanggal 26 Juli 2004 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
670.	Terbit tanggal 19 Juli 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
671.	Terbit tanggal 22 Juni 2004 ~~Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan~~
672.	Terbit tanggal 24 Mei 2004 ~~Surat Edaran Menpan Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil~~
673.	Terbit tanggal 17 Mei 2004 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2004 Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan di Lingkungan Departemen Agama
674.	Terbit tanggal 26 April 2004 Surat Edaran Menpan Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
675.	Terbit tanggal 24 Februari 2004 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
676.	Terbit tanggal 14 Januari 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
677.	Terbit tanggal 05 Januari 2004 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
678.	Terbit tanggal 31 Desember 2003 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit di Lingkungan Departemen Agama
679.	Terbit tanggal 09 Desember 2003 Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama
680.	Terbit tanggal 09 Desember 2003 Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 503 Tahun 2003 tentang Penetapan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian Sebagai Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian di Lingku
681.	Terbit tanggal 04 November 2003 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
682.	Terbit tanggal 03 November 2003 ~~Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah~~
683.	Terbit tanggal 08 Oktober 2003 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 490 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
684.	Terbit tanggal 08 Oktober 2003 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
685.	Terbit tanggal 08 Oktober 2003 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 493 Tahun 2003 Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama
686.	Terbit tanggal 30 September 2003 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
687.	Terbit tanggal 10 Juli 2003 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
688.	Terbit tanggal 29 April 2003 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama
689.	Terbit tanggal 21 April 2003 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengang
690.	Terbit tanggal 21 April 2003 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentia
691.	Terbit tanggal 05 April 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
692.	Terbit tanggal 25 Maret 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
693.	Terbit tanggal 17 Februari 2003 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil~~
694.	Terbit tanggal 17 Februari 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
695.	Terbit tanggal 03 Januari 2003 ~~Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap~~
696.	Terbit tanggal 30 Desember 2002 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
697.	Terbit tanggal 27 Desember 2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
698.	Terbit tanggal 03 Desember 2002 ~~Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya~~
699.	Terbit tanggal 06 September 2002 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2002 tentang Tri Program Inti Departemen Agama
700.	Terbit tanggal 21 Agustus 2002 Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 332/Kpts/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Departemen
701.	Terbit tanggal 16 Agustus 2002 ~~Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota~~
702.	Terbit tanggal 01 Juli 2002 ~~Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama~~
703.	Terbit tanggal 28 Juni 2002 ~~Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara~~
704.	Terbit tanggal 17 Juni 2002 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
705.	Terbit tanggal 13 Mei 2002 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Bara
706.	Terbit tanggal 17 April 2002 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil~~
707.	Terbit tanggal 17 April 2002 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
708.	Terbit tanggal 17 April 2002 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
709.	Terbit tanggal 25 Maret 2002 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama
710.	Terbit tanggal 21 November 2001 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
711.	Terbit tanggal 14 September 2001 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2001 Tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama
712.	Terbit tanggal 18 Mei 2001 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
713.	Terbit tanggal 22 Desember 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor
714.	Terbit tanggal 22 Desember 2000 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai~~
715.	Terbit tanggal 20 Desember 2000 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungn departemen Agama
716.	Terbit tanggal 10 November 2000 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural~~
717.	Terbit tanggal 10 November 2000 ~~Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil~~
718.	Terbit tanggal 10 November 2000 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil~~
719.	Terbit tanggal 10 November 2000 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil~~
720.	Terbit tanggal 10 November 2000 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil~~
721.	Terbit tanggal 19 Oktober 2000 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan
722.	Terbit tanggal 10 Oktober 2000 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil~~
723.	Terbit tanggal 21 Agustus 2000 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
724.	Terbit tanggal 02 Agustus 2000 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
725.	Terbit tanggal 11 Juli 2000 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaDepartemen Agama~~
726.	Terbit tanggal 30 Mei 2000 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
727.	Terbit tanggal 21 Februari 2000 ~~Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah~~
728.	Terbit tanggal 01 Januari 2000 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2010 Tentang Program Percepatan Melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama
729.	Terbit tanggal 01 Januari 2000 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 554 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama
730.	Terbit tanggal 01 Januari 2000 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
731.	Terbit tanggal 13 Oktober 1999 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembetukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
732.	Terbit tanggal 30 September 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUdang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
733.	Terbit tanggal 06 September 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
734.	Terbit tanggal 16 Agustus 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
735.	Terbit tanggal 10 Agustus 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
736.	Terbit tanggal 30 Juli 1999 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
737.	Terbit tanggal 14 Juli 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
738.	Terbit tanggal 19 Mei 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
739.	Terbit tanggal 07 Mei 1999 ~~Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi~~
740.	Terbit tanggal 01 Januari 1999 ~~Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi 3 Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia~~
741.	Terbit tanggal 02 Desember 1998 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
742.	Terbit tanggal 13 November 1998 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
743.	Terbit tanggal 08 Juli 1998 ~~Keputusan Menteri Agama RI Nomor 350 Tahun 1998 tentang Badan Pengembangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama~~
744.	Terbit tanggal 28 Mei 1998 Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama
745.	Terbit tanggal 20 April 1998 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
746.	Terbit tanggal 07 Agustus 1997 ~~Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap~~
747.	Terbit tanggal 07 Juli 1997 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
748.	Terbit tanggal 23 Mei 1997 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
749.	Terbit tanggal 26 Maret 1997 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
750.	Terbit tanggal 08 Mei 1996 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah Terpencil
751.	Terbit tanggal 15 Maret 1996 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah
752.	Terbit tanggal 31 Januari 1996 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
753.	Terbit tanggal 27 September 1995 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah
754.	Terbit tanggal 23 Desember 1994 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
755.	Terbit tanggal 09 November 1994 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
756.	Terbit tanggal 14 Oktober 1994 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
757.	Terbit tanggal 18 April 1994 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil~~
758.	Terbit tanggal 22 Maret 1994 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
759.	Terbit tanggal 02 Februari 1994 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
760.	Terbit tanggal 08 Maret 1993 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992
761.	Terbit tanggal 14 November 1992 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan
762.	Terbit tanggal 17 September 1992 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1992 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
763.	Terbit tanggal 01 Januari 1992 ~~Keputusan Menteri Agama Nomor 129 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Diklat Luar Negeri Dan Instansi Lain Serta Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Agama~~
764.	Terbit tanggal 27 Maret 1991 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1991 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
765.	Terbit tanggal 24 Januari 1990 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989
766.	Terbit tanggal 06 Maret 1989 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 Tentang Perpustakaan Nasional
767.	Terbit tanggal 08 Maret 1985 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
768.	Terbit tanggal 31 Desember 1983 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
769.	Terbit tanggal 31 Desember 1983 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
770.	Terbit tanggal 21 April 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
771.	Terbit tanggal 30 Agustus 1980 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil~~
772.	Terbit tanggal 04 Oktober 1979 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip~~
773.	Terbit tanggal 29 September 1979 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil~~
774.	Terbit tanggal 25 Juni 1979 ~~Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil~~
775.	Terbit tanggal 15 Mei 1979 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil~~
776.	Terbit tanggal 23 Desember 1976 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil~~
777.	Terbit tanggal 05 April 1976 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
778.	Terbit tanggal 28 Februari 1976 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil~~
779.	Terbit tanggal 18 Februari 1976 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil~~
780.	Terbit tanggal 01 Januari 1976 ~~Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1976 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah~~
781.	Terbit tanggal 29 Juni 1975 ~~Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil~~
782.	Terbit tanggal 23 Juni 1975 ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil~~
783.	Terbit tanggal 06 November 1974 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
784.	Terbit tanggal 29 November 1971 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
785.	Terbit tanggal 18 Mei 1971 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
786.	Terbit tanggal 29 Maret 1971 ~~Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi~~
787.	Terbit tanggal 29 Maret 1971 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
788.	Terbit tanggal 15 Oktober 1969 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
789.	Terbit tanggal 05 Juli 1969 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
790.	Terbit tanggal 29 Juli 1958 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
791.	Terbit tanggal 10 Februari 1952 ~~Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri~~
792.	Terbit tanggal 02 Februari 1950 ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan YAng Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat~~
793.	Terbit tanggal 27 Februari 1947 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara Republik Indonesia
794.	Terbit tanggal 29 November 1946 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1946 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 10
795.	Terbit tanggal 01 Juli 1946 Penetapan Pemerintah 1946 No.5/S.D tentang Pemindahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama
796.	Terbit tanggal 10 April 1946 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
797.	Terbit tanggal 01 Maret 1946 Penetapan Pemerintah 1946 Nomor 1/S.D. tentang Pembentukan Departemen Agama dan Balai Pemuda sebagai bagian dari Kementrian Sosial