SIMPUH | Sistem Informasi Perundang-Undangan dan Hukum

Surat Edaran Kementerian Lain

1.	Terbit tanggal 22 Februari 2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SE-13/PB/2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
2.	Terbit tanggal 20 Januari 2016 Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
3.	Terbit tanggal 12 Januari 2016 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-261/PB/2016 Tentang Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015
4.	Terbit tanggal 05 Januari 2016 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut E-PUPNS
5.	Terbit tanggal 30 November 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah
6.	Terbit tanggal 05 Agustus 2015 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing
7.	Terbit tanggal 25 Juni 2015 Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4798/E.E2.3/KL/2015 tentang Jumlah Minimal Dosen Di Program Studi Dan Sanksi
8.	Terbit tanggal 05 Juni 2015 Surat Edaran Menteri Ristek dan Dikti Nomor: 105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
9.	Terbit tanggal 03 Juni 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan
10.	Terbit tanggal 01 Juni 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah
11.	Terbit tanggal 23 April 2015 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar
12.	Terbit tanggal 14 April 2015 ~~Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar~~
13.	Terbit tanggal 05 Maret 2015 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1915/E.E2.3/KL/2015 tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi
14.	Terbit tanggal 06 Februari 2015 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 224/E4.5/2015 tentang Nomor Induk Dosen Nasional
15.	Terbit tanggal 06 Februari 2015 Edaran Direktur Diktendik no. 226/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
16.	Terbit tanggal 02 Februari 2015 Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0404/E3.2/2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
17.	Terbit tanggal 29 Januari 2015 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah
18.	Terbit tanggal 22 Januari 2015 Edaran Menristek dan Dikti Nomor 17/M/I/15 tentang Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
19.	Terbit tanggal 17 November 2014 Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
20.	Terbit tanggal 15 November 2014 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana
21.	Terbit tanggal 04 November 2014 Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara
22.	Terbit tanggal 29 Oktober 2014 Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor 8414/E.E2.3/KL/2014 tengang Pelaporan Akademi dan Sanksi
23.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 888/E.E3/MI/2014 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
24.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Tentang Linearitas Ilmu
25.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 888/E.E3/MI/2014 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
26.	Terbit tanggal 17 Oktober 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Linieritas Ilmu
27.	Terbit tanggal 29 September 2014 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Tugas Dan Fungsi Unit Data Dan Informasi Di Kementerian Dan Lembaga Untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan
28.	Terbit tanggal 19 September 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti
29.	Terbit tanggal 11 Agustus 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 696/E.E3/MI/2014 perihal Linearitas Bidang Ilmu Bagi Dosen
30.	Terbit tanggal 11 Agustus 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 970/E.E3/IJ/2014 Tentang Penandatangan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Program Pascasarjana
31.	Terbit tanggal 25 Februari 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
32.	Terbit tanggal 20 Februari 2014 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 177/E.E4/AJ/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnyu
33.	Terbit tanggal 21 Maret 2013 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
34.	Terbit tanggal 01 Maret 2013 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 160/E/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
35.	Terbit tanggal 30 November 2012 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013
36.	Terbit tanggal 09 Agustus 2012 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1061/E/T/2012 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, serta Pembukaan Program Studi Baru
37.	Terbit tanggal 31 Mei 2012 Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara
38.	Terbit tanggal 31 Januari 2012 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel Dan Transparan
39.	Terbit tanggal 15 April 2011 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
40.	Terbit tanggal 22 Desember 2010 Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasibirokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
41.	Terbit tanggal 28 Juni 2010 Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah
42.	Terbit tanggal 09 Januari 2008 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
43.	Terbit tanggal 24 Mei 2004 ~~Surat Edaran Menpan Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil~~
44.	Terbit tanggal 26 April 2004 Surat Edaran Menpan Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru